Transfer pricing merupakan suatu metode yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menentukan harga jual beli antara anak perusahaan atau entitas terafiliasi di berbagai negara. Namun, di balik praktik ini terdapat kasus-kasus transfer pricing di Indonesia yang menimbulkan keprihatinan. Praktik transfer pricing yang tidak fair dapat digunakan sebagai alat untuk menghindari pajak dan merugikan negara.
Pengertian Transfer Pricing
Transfer pricing adalah suatu metode yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menentukan harga jual beli antara anak perusahaan atau entitas terafiliasi di berbagai negara. Tujuan utama dari transfer pricing adalah memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan memindahkan keuntungan dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah.
Contoh sederhana transfer pricing adalah ketika perusahaan A yang berlokasi di Indonesia menjual produk kepada perusahaan B yang berlokasi di negara dengan pajak rendah. Perusahaan A akan sengaja menetapkan harga jual yang rendah kepada perusahaan B, sehingga keuntungan yang diperoleh di negara dengan pajak rendah lebih tinggi, sedangkan di Indonesia keuntungan yang diperoleh justru lebih rendah.
Kasus Transfer Pricing di Indonesia
Di Indonesia, kasus transfer pricing menjadi masalah yang serius. Banyak perusahaan multinasional yang menggunakan praktik ini untuk menghindari pajak dan merugikan negara. Perusahaan-perusahaan tersebut sengaja menetapkan harga jual yang rendah kepada anak perusahaan di Indonesia untuk memindahkan keuntungan ke negara dengan pajak rendah.
Kasus transfer pricing di Indonesia melibatkan berbagai sektor, seperti industri pertambangan, perkebunan, manufaktur, dan sektor keuangan. Banyak perusahaan multinasional yang terbukti melakukan praktik transfer pricing yang merugikan negara, namun sulit untuk mengungkap kasus-kasus ini karena kompleksitas transfer pricing itu sendiri.
Dampak Kasus Transfer Pricing bagi Indonesia
Praktik transfer pricing yang tidak fair memiliki dampak yang merugikan bagi Indonesia. Negara kehilangan pemasukan pajak yang seharusnya diperoleh dari perusahaan-perusahaan multinasional. Selain itu, transfer pricing juga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam persaingan usaha antara perusahaan lokal dengan perusahaan multinasional.
Dampak negatif yang lain adalah penurunan investasi langsung asing (Foreign Direct Investment/FDI) ke Indonesia. Perusahaan-perusahaan multinasional akan cenderung lebih memilih berinvestasi di negara dengan pajak rendah dan lingkungan bisnis yang lebih menguntungkan.
Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Kasus Transfer Pricing
Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya penanganan kasus transfer pricing ini. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah dengan memperketat pengawasan dan pengendalian transfer pricing melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protokol Amandemen Konvensi Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura.
Upaya lainnya adalah dengan meningkatkan kerja sama internasional dalam hal pertukaran informasi dan pengawasan transfer pricing. Pemerintah Indonesia juga telah membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mengungkap dan menindak kasus-kasus transfer pricing di Indonesia.
Kesimpulan
Kasus transfer pricing di Indonesia merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Praktik transfer pricing yang tidak fair merugikan negara dan menyebabkan kerugian yang besar dalam hal pemasukan pajak dan ketidakadilan dalam persaingan usaha.
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, namun masih diperlukan kerja sama internasional yang lebih kuat dalam mengungkap dan menindak kasus-kasus transfer pricing. Hanya dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, kasus transfer pricing di Indonesia dapat diminimalisir dan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi negara.